Ketua DPRD Dompu Desak Bupati Segera Isi Jabatan Tinggi yang Lowong

Ilustrasi

AKTUALITA.INFO, Dompu – Sejumlah jabatan tinggi pratama atau setara eselon dua di Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masih lowong. Seperti jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perijinan, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin, S.Sos, mendesak bupati agar segera mengisi jabatan pada level yang masih lowong. Dalilnya hemat Bucek, dinas teknis seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perijinan merupakan instansi yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. "Bupati harus segera bangun dari tidur lelapnya, apalagi hari sudah semakin siang," sindir Bucek.

Ia mengingatkan, persoalan birokrasi bukan urusan gampang karena berpengaruh langsung terhadap pelayanan publik. Contohnya, Bucek, sapaan Yuliadin, mengulas persoalan mutasi kepala sekolah yang menimbulkan permasalahan serius terhadap keberlangsungan ujian nasional. Selain itu, adanya kepala sekolah yang terkena mutasi, namun informasinya sudah meninggal dunia, seperti Kepala SD di Tanjung dan Wawonduru.

Persoalan itu, menurutnya, terlalu kacau sampai memunculkan keanehan di tengah masyarakat. Betapa tidak, mutasi terhadap para kepala sekolah tidak diketahui oleh Kepala Dinas Dikpora, sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengatakan mutasi yang dilakukan sudah dikoordinasikan dengan kepala Dikpora. "Lalu siapa yang bisa dipercaya kalau mental para pejabat seperti itu. Jangan-jangan ada sesuatu dalam proses mutasi kemarin," tandas Bucek.

Kemudian, sambung dia, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dipegang oleh Kepala Dinas Dikpora H. Ikhtiar sangat merugikan dunia pendidikan. Karena menurutnya, Ikhtiar sibuk dengan urusan Festival Pesona Tambora, sampai-sampai dunia pendidikan tidak terurus yang faktanya ada kepala sekolah yang sudah meninggal kena mutasi. "Belum lagi sampai berdampak pada persoalan siapa yang akan menanda tangani ijasah, karena kepala sekolah yang dimutasi namanya sudah dikirim ke pusat untuk menandatangani ijasah," katanya.

Kekesalan Bucek juga diarahkan kepada Sekda selaku kepala birokrasi yang dinilai nihil prestasi. "Sekda jangan hanya tau menikmati fasilitas dan menghabiskan anggaran, sedangkan para pegawai tidak diurus secara serius. Jangan bebankan urusan pegawai semuanya kepada bupati," kesal dia.

Persoalan birokrasi selama ini Bucek menilai, adalah potret buramnya kinerja Sekda di dalam menggawangi birokrat. "Sesungguhnya biang dari segala polemik kepegawaian selama ini adalah profil Sekda yang tidak cakap dalam memimpin. Dan, tidak bisa dibedakan bahwa bupati dan Sekda punya kesalahan fatal terkait tata kelola pemerintahan," pungkas Bucek.

Bupati melalui Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda, Ardiansyah, SE., mengatakan bahwa saat ini pengisian pejabat yang masih lowong sedang dalam proses. "Teman-teman BKD kemarin sudah ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pembentukan tim panitia seleksi yang akan menyeleksi pejabat yang lowong dimaksud," jelas Ardiansyah.

Dia menambahkan, pihaknya sedang menunggu hasil dari KASN tersebut. "Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan ada jawaban dalam waktu dekat," katanya.

[yani]