Tahun 2026, APBD Kota Bima Turun Rp300 Miliar Akibat Pemotongan Dana Transfer Pusat

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin. (ist)

Aktualita, Kota Bima – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima bersiap menghadapi dampak pemangkasan dana transfer pusat yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Hal itu disampaikan Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, saat memimpin rapat koordinasi lengkap lingkup Pemkot Bima, Senin (22/9/2025).

Dalam Rakor yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, Pj Sekda Hj. Mariamah, serta para asisten, Wali Kota memaparkan bahwa dana transfer pusat untuk daerah mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan nota keuangan yang dibacakan Presiden pada Agustus lalu, alokasi dana transfer daerah awalnya di angka Rp900 triliun, namun kemudian turun menjadi Rp600 triliun lebih.

Setelah adanya masukan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) lewat DPR RI, jumlahnya hanya naik sedikit menjadi Rp692 triliun.

“Jika merujuk dari koreksi dana transfer pusat, maka APBD Kota Bima tahun 2026 diproyeksikan hanya sekitar Rp900 miliar, turun dari APBD tahun ini yang mencapai Rp1,2 triliun,” jelas Wali Kota yang akrab disapa Aji Man.

Ia menambahkan, belanja daerah tahun 2025 pun belum menunjukkan peningkatan signifikan. Terlebih, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima hanya berada di kisaran 10 persen dari total belanja daerah.

Menurutnya, kondisi ini menuntut daerah untuk lebih mandiri dan melakukan efisiensi dengan skala prioritas.

“Kita dihadapkan pada problem belanja gaji PPPK dan paruh waktu yang mencapai belasan miliar tiap tahunnya. Karena itu, perlu kemampuan menata belanja agar tetap fokus pada prioritas,” tegasnya.

Wali Kota Bima juga berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus memacu capaian PAD, mengelola usulan belanja berdasarkan skala prioritas, serta mencari terobosan pendanaan lain untuk menopang APBD di tengah menurunnya dana transfer pusat.

Dengan langkah efisiensi dan inovasi tersebut, Pemkot Bima optimis tetap bisa menjaga keseimbangan fiskal daerah sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik berjalan dengan baik.

[akt/*]