Ini Program dan Arah Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Bima Tahun 2017

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri memaparkan perogram dan arah kebijakan pembangunan pariwisata. [hum]

AKTUALITA.INFO, Bima - Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri memaparkan sejumlah program dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bima. Disampaikannya saat menjadi pembicara pada acara Rapat Kerja Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 di Hotel Grand Legi Mataram, Selasa, 24 Januari 2017.

Bupati mengatakan, dalam jangka pendek Pemkab Bima saat ini sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), menata sarana prasarana wisata dan fasilitas pendukung lainnya, menciptakan layanan dan paket wisata yang profesional serta efektif melakukan promosi wisata.

Sedangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang, pihaknya akan terus berupaya menjadikan pariwisata sebagai primadona, sumber PAD dan sumber perekonomian masyarakat.

“Melalui Pariwisata akan mendukung terpelihara dan berkembangnya nilai budaya lokal Bima, memperkuat karakter dan potensi beberapa kawasan wisata andalan, serta pengembangan SDM Pariwisata dan investasi,” kata Bupati Hj Indah Dhamayanti Putri dikutip Kabag Humas dan Protokol Setda, Armin Farid, S.Sos, dalam siaran pers, Selasa, 24 Januari 2017.

Untuk medukung langkah tersebut, Umi Dinda, sapaan akrab bupati, memaparkan tentang penetapan 6 Zona atau kawasan pengembangan kepariwisataan di kabupaten Bima yang termuat dalam RIPP. yaitu Zona Bentang Tambora yang meliputi wilayah Sanggar dan Tambora, Zona Salawa yang meliputi wilayah Sape, Lambu dan Wawo.

Selanjutnya, Zona Sangiang Api yang meliputi kecamatan Ambalawi dan Wera. Zona Madong Park yang meliputi Madapangga, Bolo, Soromandi dan Donggo. Zona Metro Lewa Mori yang meliputi Teluk Bima, Woha,Belo, Palibelo dan Lambitu. Zona Teluk Waworada yang meliputi kecamatan Parado, Monta dan Langgudu. “Zona tersebut merangkum seluruh aspek dan potensi pariwisata baik wisata alam,bahari dan wisata budaya termasuk komoditi dan kuliner,” jelasnya.

Dalam proses pengembangan kawasan dan mendorong percepatannya tidak luput dari kendala dan permasalahan. Pada Raker tersebut Umi Dinda mengakui bahwa potensi pariwisata di kabupaten Bima belum dikelola secara maksimal, fasilitas pendukung belum memadai, promosi pariwisata belum maksimal, SDM Pariwisata yang masih rendah, kemampuan fiskal yang terbatas dan suasana keamanan dan kenyamanan di daerah. “Untuk itu, perlu adanya dokumen perencanaan pariwisata yang teintegrasi dan komprehensif,” ujarnya.

Raker dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Drs. H. Muhammad Amin. Pembicara lainnya yang juga hadir adalah Kepala Bidang Komunikasi Media On Line Asdep Pengembangan Komunikasi Pemasaran Mancanegara Martini M. Paham. Raker dilanjutkan dengan rapat klinis yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Pariwisata se- NTB.

[AL]