Anggota Komisi V DPR RI Tinjau Penanganan Banjir Kota Bima

Ketua Komisi V DPR RI menyerahkan cinedramata kepada Pemkot Bima yang diterima PLT Sekda dalam kunjungannya meninjau penanganan banjir Kota Bima, Kamis 19/1. [hum]

AKTUALITA.INFO, Kota Bima – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia datang meninjau penanganan banjir Kota Bima. Tim yang diketuai oleh Ir. Fary Djemy Francis, M.MA, beranggotakan H. Moh. Nizar Zahro, SH, Drs. Umar Arsal, Syahrulan Pua Sawa, H. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos, dan Drs. H. Musa Zainuddin, tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahudin Bima pada Kamis sore (19/1) disambut oleh Asisten I Setda Kota Bima Drs. M. Farid, M.Si.

Rombongan Komisi V DPR RI kemudian langsung melakukan peninjauan lapangan ke Jembatan Kodo, Kelurahan Rabadompu Timur dan Jembatan Raba Salo Kelurahan Penatoi.

Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Bima dilaksanakan Kamis malam (19/1) di ruang rapat Walikota, dipimpin oleh Plt Sekda Kota Bima Drs. Mukhtar, MH. Selain jajaran Pemerintah Kota Bima, hadir dalam pertemuan tersebut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Pudji Hartanto Iskandar, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian PUPR Ir. Agus Suprapto Kusmulyono, M.Eng., Ph.D, Kepala Basarnas Wayan Suwardhana, Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1 Ir. Asdin Julaidy, MM, MT.

Seperti dijelaskan oleh Ir. Fary Djemy Francis, M.MA, tujuan kedatangan Komisi V DPR RI adalah untuk meninjau insfrastruktur yang mengalami kerusakan akibat banjir, meninjau tindakan penanganan dalam masa tanggap darurat serta memastikan para mitra yang merupakan stakeholder kebencanaan melaksanakan fungsinya masing-masing.

“Itulah sebabnya kami mengajak perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Balai Wilayah Sungai, BMKG serta Basarnas dalam kunjungan kerja ini. Kami mengharapkan bisa mendapatkan gambaran yang jelas dari para stakeholder tentang kondisi aktual dan upaya penanganan,” katanya.

Komisi V DPR RI mengapresiasi sinergi antara BMKG dan Basarnas dengan unsur penanggulangan bencana dari Pemerintah Daerah pada saat kejadian bencana. Khususnya dalam penerapan early warning system atau sistem peringatan dini serta evakuasi korban sehingga korban jiwa bisa dihindarkan.

Terkait pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Komisi V DPR RI akan mempelajari rencana aksi rehab rekon yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bima dan akan membantu dalam pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat. Khususnya menyangkut perbaikan infrastruktur antara lain Jembatan Padolo I dan II, Jembatan Raba Salo, Jembatan Kodo, serta program normalisasi sungai yang akan diawali oleh relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai.

[AL/Hum]