Bupati Bima Dinilai Sengaja Melakukan Pembiaran Terhadap Warga Oi Katupa

Sejumlah warga Desa Oi Katupa dan anak-anaknya masih bertahan di eks Kantor Bupati Bima

AKTUALITA.INFO, Bima – Anggota DPRD Kabupaten Bima, Edi Muhlis, menilai Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, sengaja melakukan pembiaran terhadap warga Desa Oi Katupa, Kecamatan Tambora, untuk tetap berada di eks Kantor Bupati.

Menurutnya, Bupati harus mendengarkan apa yang disuarakan oleh rakyat dengan ketulusan hatinya, terkait persoalan lahan dengan PT Sanggar Agro. “Biar rumput bergoyang sekalipun ketika menyuarakan kepentingan rakyat, maka wajib hukumnya dia (Bupati) mendengarkannya,” katanya di DPRD Bima, Selasa, 20 September 2016.

Edi berujar jika dibiarkan seperti itu terus, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik seperti kasus Lambu dan Parado beberapa waktu lalu. “Ini yang saya lihat, Bupati semakin menjauh dan sengaja menciptakan bom waktu,” tandasnya.

Ia menyarankan Bupati Bima jangan senang-senang ketika menjabat sebagai Bupati. Apa yang disuarakan oleh rakyat, Bupati harus mendengarkannya. Karena masyarakat Desa Oi Katupa sudah berhari-hari menempati tempat tersebut.

Bupati Bima melalui Bagian Humas dan Protokol Setda, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan warga untuk memberikan pemahaman. “Pemerintah sudah lakukan melalui pola pendekata persuasif dan dialog dengan warga dan pihak lainnya,” ujar Kabag Humas dan Protokol melalui Kasubag Humas dan Pemberitaan, Suryadin SS MSi.

Bahkan, kata dia, Bupati sudah mengimbau agar warga kembali bekerja dan hidup normal kembali di desanya. Kepada Kades, diharapkan untuk bisa menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pemda, agar persoalan tersebut cepat diselesaikan. “Kita yakin persoalan ini secepatnya bisa diselesaikan mengenai warga yang masih bertahan di tempat tersebut,” ucapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Suryadin, Bupati Bima tetap berkomitmen terhadap rekomendasi DPRD, terkait persoalan tuntutan warga Desa Oi Katupa. Pemerintah Daerah sudah menindaklanjuti beberapa rekomendasi itu, seperti komitmen untuk menyelesaikan penyerahan lahan yang awalnya 300 hektare, ada penambahan 200 hektare menjadi 500 hektar. “Saat ini sedang kita upayakan agar tidak merugikan masyarakat. Bupati berkomitmen untuk melindungi semuanya, termasuk Kepala Desa Oi Katupa,” ujarnya.

[moen]