Dewan Pertanyakan Pelelangan Aset Pemkab Bima

Ilustrasi

Aktualita.info, BIMA – Pelelangan sejumlah aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang dihapus pada akhir 2011 silam dipertanyakan. Pasalnya, sebagian aset yang dihapus dalam daftar infentaris daerah itu, hingga kini belum juga dilelang pemerintah.

Ironisnya, sejumlah aset tersebut sementara ini disinyalir dikelola secara ilegal oleh oknum terkait. Untuk kepentingan kelompok dan pribadi. "Keberadaan dan status aset itu yang kita pertanyakan dalam rapat banggar DPRD saat ini," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bima, Ir Suriyadin.

Dijelaskannya, tahun 2011 silam pemerintah telah menghapus sejumlah aset daerah. Berupa aset yang bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan roda dua dan roda empat. Sedangkan yang tidak bergerak berupa perumahan dan tanah. "Untuk aset yang bergerak tidak ada masalah. Karena sudah dilelang dan berlangsung sesuai prosedur," katanya.

Namun berbeda dengan aset yang tidak bergerak berupa perumahan dan tanah yang sampai kini belum dilelang. Seperti, perumahan di Rontu dan 46 rumah Golongan III. Dengan alasan dipersulit oleh pemerintah Kota Bima, lantaran tidak memiliki surat dan sertifikat. "Semua surat-surat sudah terbakar bersama Kantor Bupati Bima," urainya.

Begitupun aset berupa tanah yang ada di Ntobo, Busu dan beberapa titik lainnya seluas kurang lebih 100 hektar. Sejumlah tanah tersebut juga belum dilelang dengan alasan yang sama. "Ini alasan yang tidak masuk akal yang tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah," katanya.

Menurut dia, alasan itu hanya untuk menutupi kinerja pemerintah yang tidak maksimal dalam mengelolah aset daerah. Ironisinya, aset-aset tersebut malah dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk memperkaya diri. Terbukti, meski aset itu telah dihapus dalam daftar inventaris daerah, tapi tetap dilakukan pelelangan tahunan. "Hasil pelelangan tahunan itu, masuk di pos yang mana dan prosesdur penerimaannya seperti apa. Itu yang ingin kita pertanyakan," ujar politisi Golkar ini.

[syf*]